Jakarta, Kominfo Newsroom -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta departemen terkait serta pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengajak dan mempermudah kegiatan pelaku usaha dalam penggarapan pembangunannya.
''Apakah itu jalan, jembatan, pelabuhan, energi, sarana perumahan dan lain sebagainya. Di satu sisi ini bisa menyerap tenaga kerja, dan di sisi lain akan menggerakkan perekonomian,'' kata Kepala Negara di depan gubernur seluruh Indonesia saat membuka raker gubernur, Kamis (11/12) di gedung Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menurut Presiden memastikan pengalokasian APBN dan APBD ke sektor ini juga sebagai prioritas. Sebagai tindak lanjutnya dunia usaha diajak untuk menggarap hal ini dengan baik dan dengan policy yang tepat antara pusat dan daerah.
''Ajak dunia usaha. Infrastruktur saya minta jadi prioritas, saya akan cek satu persatu rencana tahun depan di masing-masing departemen dan saya minta menteri-menteri juga berkomunikasi dengan para gubernur,'' ujar Kepala Negara.
“Selanjutnya, ini akan membuka peluang kerja. Saya minta, melibatkan dan mengutamakan mereka yang tidak bekerja,” tegas Presiden.
Pemerintah mesti mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bisa meringankan beban dunia usaha, sementara pemerintah daerah juga harus memberikan fasilitas dan kemudahan-kemudahan agar urusan mereka bisa berjalan dengan baik, katanya.
Namun begitu, ujar Presiden, dunia usaha tentu juga harus berbagi resiko dengan pemerintah, harus dapat menerima bahwa dalam keadaan sulit tentu penerimaan dan hasil yang diperoleh tidak sama dengan saat negara dalam keadaan normal.
“Dunia usaha juga harus siap menerima dampak dari semuanya itu secara adil sehingga rakyat bisa kita lindungi,” kata Kepala Negara.
Selain infrastruktur, kepada para gubernur Presiden meminta langkah yang tersinergi baik di berbagai bidang dengan pemerintah pusat, apakah itu berkaitan dengan upaya untuk mensukseskan rangkaian Pemilu 2009 atau upaya mengatasi dampak krisis keuangan global ataupun berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan.
“Saya berpesan agar dilakukan suatu proses komunikasi dan konsultasi serta koordinasi yang serius antara jajaran pemerintah dengan dunia usaha agar bisa berbagi untuk sekali lagi mencegah tidak terlalu terganggunya sektor riil yang bisa menimbulkan gelombang PHK yang berlebihan, yang semestinya bisa kita cegah,” kata Presiden Yudhoyono.
Presiden juga meminta pemerintah pusat dan daerah betul-betul memproteksi, melindungi serta membantu meringankan beban masyarakat terutama golongan menengah kebawah.
“Semua kebijakan dan program dipastikan dijalankan dengan baik dan para pimpinan daerah juga punya komitmen untuk menjalankan semua sehingga rakyat mendapatkan perlindungan memadai,” kata Kepala Negara.(T.tr/id/a)
''Apakah itu jalan, jembatan, pelabuhan, energi, sarana perumahan dan lain sebagainya. Di satu sisi ini bisa menyerap tenaga kerja, dan di sisi lain akan menggerakkan perekonomian,'' kata Kepala Negara di depan gubernur seluruh Indonesia saat membuka raker gubernur, Kamis (11/12) di gedung Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menurut Presiden memastikan pengalokasian APBN dan APBD ke sektor ini juga sebagai prioritas. Sebagai tindak lanjutnya dunia usaha diajak untuk menggarap hal ini dengan baik dan dengan policy yang tepat antara pusat dan daerah.
''Ajak dunia usaha. Infrastruktur saya minta jadi prioritas, saya akan cek satu persatu rencana tahun depan di masing-masing departemen dan saya minta menteri-menteri juga berkomunikasi dengan para gubernur,'' ujar Kepala Negara.
“Selanjutnya, ini akan membuka peluang kerja. Saya minta, melibatkan dan mengutamakan mereka yang tidak bekerja,” tegas Presiden.
Pemerintah mesti mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bisa meringankan beban dunia usaha, sementara pemerintah daerah juga harus memberikan fasilitas dan kemudahan-kemudahan agar urusan mereka bisa berjalan dengan baik, katanya.
Namun begitu, ujar Presiden, dunia usaha tentu juga harus berbagi resiko dengan pemerintah, harus dapat menerima bahwa dalam keadaan sulit tentu penerimaan dan hasil yang diperoleh tidak sama dengan saat negara dalam keadaan normal.
“Dunia usaha juga harus siap menerima dampak dari semuanya itu secara adil sehingga rakyat bisa kita lindungi,” kata Kepala Negara.
Selain infrastruktur, kepada para gubernur Presiden meminta langkah yang tersinergi baik di berbagai bidang dengan pemerintah pusat, apakah itu berkaitan dengan upaya untuk mensukseskan rangkaian Pemilu 2009 atau upaya mengatasi dampak krisis keuangan global ataupun berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan.
“Saya berpesan agar dilakukan suatu proses komunikasi dan konsultasi serta koordinasi yang serius antara jajaran pemerintah dengan dunia usaha agar bisa berbagi untuk sekali lagi mencegah tidak terlalu terganggunya sektor riil yang bisa menimbulkan gelombang PHK yang berlebihan, yang semestinya bisa kita cegah,” kata Presiden Yudhoyono.
Presiden juga meminta pemerintah pusat dan daerah betul-betul memproteksi, melindungi serta membantu meringankan beban masyarakat terutama golongan menengah kebawah.
“Semua kebijakan dan program dipastikan dijalankan dengan baik dan para pimpinan daerah juga punya komitmen untuk menjalankan semua sehingga rakyat mendapatkan perlindungan memadai,” kata Kepala Negara.(T.tr/id/a)
