Surabaya, Kominfo Online -- Departemen Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut Dephub akan mengoperasikan dua unit kapal navigasi, yakni Kapal Negera (KN) Bimasakti Utama dan KN Andromeda.
Dua unit kapal ini dioperasikan guna meningkatkan kinerja armada kapal negara kenavigasian, yang pada akhirnya menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia
Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal, pada acara terima kapal negara kenavigasian KN Bimasakti Utama dan KN Andromeda, di Kantor Distrik Navigasi Klas Surabaya, Jumat (14/11) mengatakan, Dephub terus berupaya menambah sarana dan prasarana di bidang kenavigasian.
' 'Ini sebagai langkah nyata dalam peningkatan sarana. Tahun ini, Dephub telah membangun empat unit kapal negera kenavigasian. Kapal-kapal itu terdiri dari satu unit kapal Induk Perambuan (Bouy Tender Vessel) yaitu KN Bimasakti Utama dan tiga unit kapal Bantu Perambuan (Aid Tender Vessel) yaitu KN Andromeda, KN Alphard, dan KN Alnilam,'' ujarnya.
Pemban gunan empat kapal itu dilaksanakan di galangan kapal PT Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya, dengan biaya dari dana pinjaman dan hibah Pemerintah Belanda melalui program ORET (Ontwikkelings Relevante Exportransactive) dengan kontraktor Damen Shipyards Belanda.
Nilai kontrak pembangunan kapal tersebut sebesar 36.200.000 euro. Sementara penandatangan kontrak pembangunan kapal navigasi ini dilakukan dua negara antara pemerintah Indonesia dengan Damen Shipyard Gorinchem Belanda sebagai kontraktor.
''J adi, kapal ini dikerjakan di Indonesia, materialnya didatangkan dari Belanda. Sepenuhnya dibuat oleh putra-putri Indonesia,'' ujarnya.
Saat ini Ditjen Perhubungan Laut Dephub mempunyai 61 kapal negara kenavigasian yang ditempatkan di UPT kenavigasian dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).
Kapal-kapal itu berfungsi untuk berbagai hal, yakni melakukan pemasangan, pemeliharaan, perawatan, dan pengamatan/inspeksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), suplai logistik untuk pengoperasian SBNP, gilir tugas (applosing) Penjaga Menara Suar (PMS), kegiatan survey lokasi, survei alur dan pelintasan serta bantuan SAR dan tugas pemerintahan lainnya. (www.d-infokom-jatim.go.id/mul /id)
Dua unit kapal ini dioperasikan guna meningkatkan kinerja armada kapal negara kenavigasian, yang pada akhirnya menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia
Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal, pada acara terima kapal negara kenavigasian KN Bimasakti Utama dan KN Andromeda, di Kantor Distrik Navigasi Klas Surabaya, Jumat (14/11) mengatakan, Dephub terus berupaya menambah sarana dan prasarana di bidang kenavigasian.
' 'Ini sebagai langkah nyata dalam peningkatan sarana. Tahun ini, Dephub telah membangun empat unit kapal negera kenavigasian. Kapal-kapal itu terdiri dari satu unit kapal Induk Perambuan (Bouy Tender Vessel) yaitu KN Bimasakti Utama dan tiga unit kapal Bantu Perambuan (Aid Tender Vessel) yaitu KN Andromeda, KN Alphard, dan KN Alnilam,'' ujarnya.
Pemban gunan empat kapal itu dilaksanakan di galangan kapal PT Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya, dengan biaya dari dana pinjaman dan hibah Pemerintah Belanda melalui program ORET (Ontwikkelings Relevante Exportransactive) dengan kontraktor Damen Shipyards Belanda.
Nilai kontrak pembangunan kapal tersebut sebesar 36.200.000 euro. Sementara penandatangan kontrak pembangunan kapal navigasi ini dilakukan dua negara antara pemerintah Indonesia dengan Damen Shipyard Gorinchem Belanda sebagai kontraktor.
''J adi, kapal ini dikerjakan di Indonesia, materialnya didatangkan dari Belanda. Sepenuhnya dibuat oleh putra-putri Indonesia,'' ujarnya.
Saat ini Ditjen Perhubungan Laut Dephub mempunyai 61 kapal negara kenavigasian yang ditempatkan di UPT kenavigasian dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).
Kapal-kapal itu berfungsi untuk berbagai hal, yakni melakukan pemasangan, pemeliharaan, perawatan, dan pengamatan/inspeksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), suplai logistik untuk pengoperasian SBNP, gilir tugas (applosing) Penjaga Menara Suar (PMS), kegiatan survey lokasi, survei alur dan pelintasan serta bantuan SAR dan tugas pemerintahan lainnya. (www.d-infokom-jatim.go.id/mul /id)