Jakarta, Kominfo Newsroom -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi global hendaknya tidak sampai menghalangi inovasi para pelaku pasar .
Krisis ekonomi global yang bermula dari Amerika Serikat ini dikatakan Kepala Negara terjadi akibat perkembangan produk finansial yang telah melebihi kemampuan regulasi pemerintah.
''Sangat mudah mengatakan solusi dari masalah ini adalah mengeluarkan regulasi, regulasi, dan regulasi. Tetapi regulasi yang berlebihan juga akan membunuh semangat kreativitas dan inovasi yang merupakan kebutuhan pasar agar bisa terus berkembang,'' katanya pada pidato dalam forum ketiga Parlemen Asia di Gedung Nusantara IV DPR-RI, Kamis (27/11).
Dalam pidato berahasa Inggris tersebut, Presiden Yudhoyono mengatakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi krisis, jangan sampai menimbulkan masalah lain yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
''Regulasi yang dibutuhkan adalah regulasi yang lebih efektif. Kita harus memiliki regulasi yang seimbang dengan kebutuhan pasar agar bebas berkembang dan kreatif,'' ujar Kepala Negara seraya menambahkan untuk itu diperlukan desain baru sistem keuangan dunia yang dapat menyeimbangkan peraturan dan perkembangan pasar finansial.
Menyangkut pertemuan G-20 yang baru berakhir di Washington DC, Presiden mengatakan pertemuan tersebut tidak saja penting namun juga bersejarah karena telah mengakui peran penting Asia dalam tata ekonomi global.
Untuk itulah Presiden mengingatkan agar pemimpin negara Asia berusaha menghasilkan terobosan pada perundingan putaran Doha Desember 2008 mendatang.
''Terobosan dalam perundingan Doha pasti membutuhkan dorongan politik pada tingkat tertinggi,'' kata Presiden.
Forum Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) adalah organisasi parlemen negara-negara Asia yang bekerjasama erat untuk mewujudkan perdamaian dunia, dan diikuti 210 peserta dari 25 negara Asia.
Pertemuan APA pertama dilaksanakan di Bangladesh pada 1999, dan pada forum ketiga di Jakarta, APA membahas berbagai isu seperti energi, ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta masalah-masalah politik, sosial dan budaya di wilayah Asia. (T.tr/Ys/toeb/b)
Krisis ekonomi global yang bermula dari Amerika Serikat ini dikatakan Kepala Negara terjadi akibat perkembangan produk finansial yang telah melebihi kemampuan regulasi pemerintah.
''Sangat mudah mengatakan solusi dari masalah ini adalah mengeluarkan regulasi, regulasi, dan regulasi. Tetapi regulasi yang berlebihan juga akan membunuh semangat kreativitas dan inovasi yang merupakan kebutuhan pasar agar bisa terus berkembang,'' katanya pada pidato dalam forum ketiga Parlemen Asia di Gedung Nusantara IV DPR-RI, Kamis (27/11).
Dalam pidato berahasa Inggris tersebut, Presiden Yudhoyono mengatakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi krisis, jangan sampai menimbulkan masalah lain yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
''Regulasi yang dibutuhkan adalah regulasi yang lebih efektif. Kita harus memiliki regulasi yang seimbang dengan kebutuhan pasar agar bebas berkembang dan kreatif,'' ujar Kepala Negara seraya menambahkan untuk itu diperlukan desain baru sistem keuangan dunia yang dapat menyeimbangkan peraturan dan perkembangan pasar finansial.
Menyangkut pertemuan G-20 yang baru berakhir di Washington DC, Presiden mengatakan pertemuan tersebut tidak saja penting namun juga bersejarah karena telah mengakui peran penting Asia dalam tata ekonomi global.
Untuk itulah Presiden mengingatkan agar pemimpin negara Asia berusaha menghasilkan terobosan pada perundingan putaran Doha Desember 2008 mendatang.
''Terobosan dalam perundingan Doha pasti membutuhkan dorongan politik pada tingkat tertinggi,'' kata Presiden.
Forum Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) adalah organisasi parlemen negara-negara Asia yang bekerjasama erat untuk mewujudkan perdamaian dunia, dan diikuti 210 peserta dari 25 negara Asia.
Pertemuan APA pertama dilaksanakan di Bangladesh pada 1999, dan pada forum ketiga di Jakarta, APA membahas berbagai isu seperti energi, ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta masalah-masalah politik, sosial dan budaya di wilayah Asia. (T.tr/Ys/toeb/b)
